Pada saat Indonesia dijajah belanda, rakyat Indonesia di wajibkan menanam yang laku di pasaran dunia. Misalnya: lada,kopi,dan cengkeh. System ini dikenal dengan istilah Cultuur Stesel atau tanam paksa. System ini dicetuskan oleh Van den Bosch.
Kedatangan bangsa barat di Indonesia dipelopori oleh bangsa Portugis yang kemidian disusul oleh bangsa Spanyol,Belanda,dan Inggris. Bangsa barat setelah sampai di Indonesia mendirikan koloni, mengadakan perdagangan,serta mengadakan monopoli perdagangan.
Kebijakan-kebijakan pemerintah colonial di Indonesia, antara lain system penyerahan wajib oleh VOC, system kerja wajib oleh Daendels, system sewa tanah oleh Raffles, system tanam paksa oleh Van den Bosch, system politik liberal dan system politik etis oleh Van Deventer.
Semua kebijakan pemerintah colonial, sangat merugikan bangsa Indonesia. Rakyat sangat tertindas, terbelakang, dan menderita. Hal tersebut yang melatar belakangi terjadinya perlawanan rakyat terhadap pemerintah colonial, antara lain perlawanan Pattimura, Diponogoro, Hasanuddin dan lain-lain.
Kebijakan-Kebijakan Pemarintah Kolonial
Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, pada awalnya untuk mencari sumber rempa- rempah. Namun tujuan mereka berkembang, mereka tidak hanya mencari sumber rempah-rempah, tetapi juga ingin nelaksanakan monopoli perdagangan, bahkan ingin menanamkan kekuasaanya di Indonesia.
Kolonial berasal dari nama seorang petani Romawi yang bernama Colonus. Ia pergi jauh untuk mencari tanah yang belum dikerjakan. Lama-lama makin banyak orang yang mengikutnya dan mereka bersama-sama menetap di sebuah tempat yang disebut Colonia.
1 Sistem Penyerahan Wajib oleh VOC
Dengan hak-hak yang dimiki VOC, maka kongsi dagang yang bernama kongsi dagang bisa berkembang dengan cepat. Kedudukan Portugis mulai terdesak,dan bendera kompeni mulai berkibar.
Kompeni mengikat raja-raja kita dengan berbagai macam perjanjian yang merugikan. Makin lama Kompeni makin berubah menjadi kekuatan yang tidak hanya berdagang, tetapi ikut mengendalikan pemerintahan Indonesia. Kompeni mempunyai pegawai dan anggota tentara yang semakin banyak.
Kompeni membutuhkan biaya besar untuk memelihara pegawai dan tentaranya. Biaya itu diambil dari penduduk. Kepala desa menyerahkan kepada bupati untuk disampaikan kepada kompeni. Tentu saja Kompeni tidak mendapatkannya dengan gratis, tetapi juga memberi imbalan berupa harga hasil bumi. Tetapi harga itu ditetapkan oleh kompeni, uang harga belinya itu tidak untuk sampai ke tangan petani di desa-desa. Biasanya uang itu sudah dipotong oleh pegawai VOC maupun oleh kepala daerah pribumi.
2 Sistem Kerja Wajib (Kerja Rodi)
Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya VOC (Kompeni) mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Hal ini disebabkan banyak biaya perang yang dikeluarkan untuk mengatasi perlawanan penduduk, terjadinya korupsi di antara pegawai-pegawainya. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799, secara resmi VOC dibubarkan. Kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda.
Perubahan politik terjadi di Belanda, merupakan pengaruh revolusi yang dikendalikan oleh Prancis. Di revolusi ini, kekuasaan raja willem v runtuh, Belanda dijadikan kerajaan di bawah pengaruh Prancis, sebagai rajanya adalah Louis Napoleon. Louis Napoleon kemudian mengirim Herman Willem Daendels sebagai gubernur jendral dengan tugas utama mempertahankan pulau jawa dari ancaman Inggris.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Daendels mengambil beberapa langkah, antara lain sebagai berikut .
- Menarik orang-orang Indonesia untuk dijadikan tentara.
- Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
- Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon.
- Membangun benteng-benteng.
- Membangun jalan raya dari Anyer sampai Penarukan, yang panjangya ± 1.000 km.
Untuk mewujudkan langkah tersebut, Daendels menerapkan system kerja wajib (kerja rodi).Untuk menghadapi inggris Daendels melakukan beberapa cara yaitu.
- Melaksanakan contingenten stelsel, yaitu pajak yang harus di bayar
- Menetapkan verplichte leverentie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi
- Melaksanakan preanger stelsel, yaitu kewajiban dibebenkan kepada rakyat
- Menjual tanah-tanah Negara kepada pihak swasta asing
Daendels dikenal sebagai penuasa yang disipin, keras, dan kejam. Daendels berkuasa di Indonesia pada tahub 1808 - 1811. Sebagai pengganti daendels adalah Janssens sebagai gubernur jendral di Indonesia
3 Sistem Sewa Tanah (Lande Lijk Stelsel)
Dengan adanya kapitulasi tuntang Indonesia mejadi jatuh ke tangan Inggris. Inggris mengirimkan Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia zaman kedudukan Inggis hanya berlangsung lima tahun, yaitu tahun 1811 dan 1816.
Raffles ingin agar para petani dapat berdiri sendiri dan bebas menentukan sendiri tanaman apa yang akan dikerjakan seperti tebu, kopi, nila dan sebagainya.
Untuk menegakan suatu kebijaksanaan colonial yang baru, Raffles ingin berpatokan pada 3 asas yaitu :
- Segala bentuk penyerahan wajib maupun pekerja rodi perlu dihapuskan
- Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan
- Raffles beranggaan bahwa pemerintah colonial adalah pemilik tanah
Raffles membagi pulau Jawa dan Madura menjadi 16 eresidenan yang dikepalai oleh seorang Residen dan dibantu oleh asisten residen dari Eropa.
Sistem sewa tanah tidak meliputi seluruh pulau Jawa. Seperi Jakarta karena daerah-daerah pada umumnya adalah milik swasta, sedangkan di daerah Parahiayangan pemerintah colonial keberatan untuk menghapus system tanam paksa kopi yang member keuntungan besar.
Pemerintah kolonialtidak bersedia untuk menerapkan asas-asas liberal secara konsisten jika hal ini mengandung kerugian material yang besar. Gagasan Raffles mengenai kebijaksanaan ekonomi colonial yang baru, kebijakan Raffles pada umumnya diteruskan oleh pemerintah colonial Belanda yang baru, pertama-tama di bawah Komisaris Jendral Elout, Buyskes, dan Van der Capellen (1816-1819), Komisaris Jendral du Bus de Gisignies (1826-1830). System sewa tanah baru dihapuskan oleh gubernur jendral yang bernama Van den Bosch, pada tahun 1830.
4 Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel)
Ketika itu negeri Belanda sangat payah keuangannya karena harus membiayai perang Diponogoro. Van den Bosch, kemudian mengajukan rencana untuk dapat meningkatkan produksi tanaman eksport di Indonesia. System dinamakan Cultuur stelsel atau tanam paksa.
Ketentuan – ketentuan pokok dari system tanam paksa tentara dalamStaatsblad (Lembaran Negara) tahun 1834, No. 22 . Ketentuan pokok bunyinya memeng bagus dan baik. Ketentuan itu antara lain;
1. Persetujuan yang akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa. Tiap pegawai akan mendapatkan persen tertentu (cultuur procenten) kalau berhasil menyerahkan hasil tanaman kepada pemerintah.
2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang mereka miliki. Tanah-tanah milik petani itu dipersatukan dan diambil sebagian untuk tanam paksa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman cultuur stelsel itu tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Tetapi dalam praktik, para petani itu dipaksa mencurahkan lebih banyak perhatian dan waktu serta tenaga untuk tanam paksa, sehingga mereka tidak sempat mengerjakan sawah ladangnya
4. Bagaian dari tanah yang disediakan untuk cultuur stelsel, dibebaskan dari pembayaran pajak. Ketentuan itu tentu masuk akal. Buktinya, pajak-pajak tanah tidak makin turu, tetapi malahan naik terus.
5. Tanaman hasil cultuur stelsel itu diserahkan kepada pemerintah. Sedangkan diantara pegawai pemerintah itu banyak pula yang sampai hati mengelabuhi para petani dangan akibatnya bahwa ketentuan itu tidak dapat dijalankan.
6. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikitnya jika kegagalan itu tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketentuan dari pihak rakyat, misalnya, banjir, kekeringan, hama, dan lain-lain.
7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka dibawah pengawasan kepala-kepala mereka.
Di antara jenis tanaman kultur yang diusahakanitu, tebu, dan nila adalah yang terpenting. Tebu adalah bahan untuk gula, sedangkan nila adalah bahan untuk membuat pewarna kain. Kemudian menyusul kopi, yang merupakan bahan ekspor yang penting.
Selama tanam paksa, jenis tanaman yang memberi untung banyak ialah kopi dan gula. Jumlah petani yang terlibat dalam tanam paksa gula dan kopiadalah besar, laba yang diperoleh juga banyak.
Tanam paksa mencapai puncak perkembangannya sekitar tahun 1830-1840. Rakyat di negeri Belanda tidak banyak mengetahi tentang tanam paksa di Indonesia. Tetapi sesudah tahun 1850 terjadi perubahan. Mereka mendengar tenteng sikap pegawai-pegawai Belanda yang sewenang-wenang.
Pada tahun 1860 di negeri Belanda terbit dua buah yang menentang tanam paksa. Kedua buku itu ialah Max Havelaar yang dikarang oleh Douwes Dekkerdengan nama samara Multatuli. Buku kedua ialah Suiker Contracten yang ditulis oleh Frans van de Putte. Tahun 1870 boleh dikatakan semua tanam paksa sudah hapus, kecuali kopi di daerah Priangan yang baru dihapus pada tahun 1917.
5 Pelaksanaan Politik Kolonial Liberal
Pada tahun 1850, golongan liberal di negeri Belanda mulai memperoleh kemenangan dalam pemerintahan. Golongan yang menyetujui tanam paksa terdiri dari pegawai-pegawai pemerintah dan pemegang saham perusahaanNederlandsche Handel Maattschappy (NHM).
Golongan yang menentang tanam paksa terdiri dari beberapa golongan. Pertama, ialah mereka yang merasa iba mendengar keadaan petani di Indonesia. Mereka menghendaki agar tanam paksa dihapuskan. Kedua, ialah golongan menengah yang terdiri dari pengusaha dan pedagang swasta. Mereka tidak dapat menerima keadaan di mana pemerintah saja yang memegang kegiatan ekonomi. Golongan ini sering disebut kaum liberal.
Pada tahun 1870 di Indonesia mulai dilaksanakan politik colonial liberal yang sering disebut ’’Politik Pintu Terbuka (open door policy)’’. Periode antara tahun 1870-1900 disebut zaman liberalisme. Pelaksanaan politik colonial liberal ditandai dengan keluarnya undang-undang agraria dan undang-undang gula.
a Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 1870
Undang-undang ini merupakan sendi dari peraturan hukum agrarian colonial di Indonesia yang berlangsung dari 1870-1960. Agrarische Wet itu telah berlangsung selama 90 tahun hampir mendekati 1 abad umumnya. Wet itu tercantumdalam pasal 51 dari Indische Saatsregeling.
Undang-undang agrarian pada intinya menjelaskan bahwa semua tanah milik penduduk Indonesia adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Sewa-menyewa tanah itu diatur dalam Undang-Undang Agraria tahun 1870.
b Undang-Undang Gula (Suiker Wet)
Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa tebu tidak boleh diangkut ke luar Indonesia. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Sejak itu Hindia Belanda menjadi negara produsen hasil perkebunan yang penting. Sesudah terusan Suez dibuka, perkebunan tebu menjadi bertambah luas.
Dalam tahun 1888 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pertama mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatra Timur yang disebut (Koelie Ordonnantie). Untuk memberi kekuatan pada peraturan-peraturan dalam Koeli Ordonnantie, dimaksud pula peraturan mengenai hukuman-hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran.
Ancaman hukuman yang dapat dikenakan pada pekerja-pekerja perkebunan yang melanggar ketentuan-ketentuan kontrak kerja kemudian terkenal sebagai poenale sanctie. Pada akhir abad ke-19 di negeri Belanda mulai timbul kontroversi mengenai Poenale Sanctie.
6 Politik Etis
Pelaksanaan politik pintu terbuka, tidak membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tetap buruk nasibnya. Dengan dalih untuk memajukan bangsa Indonesia itulah kemudian dilaksanakan Politik Etis.
Pencetus politik etis (politik balas budi) ini adalah Van Deventer. Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah De Gids yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang Budi).
Menurut Van Deventer, ada tiga cara untuk memperbaiki nasib rakyat tersebut yaitu memajukan ;
a. Edukasi (pendidikan)
b. Irigasi (pengairan)
c. Emigrasi (perpindahan penduduk)
Pendukung Politik Etis usulan Van Deventer adalah sebagai berikut.
Ø Mr. P. Brooshoof
Ø K.F. Holle
Ø Van Vollen Hoven
Ø Abendanon
Ø Leivegoed
Ø Van Kol
Ø Douwes Dekker
Usulan Van Deventer tersebut mendapat perhatian besar dari pemerintah Belanda. Dalam bidang irigasi (pengairan) diadakan pembangunan dan perbaikan. Emigrasi juga dilaksanakan oleh Pemerintah Belanda bukan untuk memberikan penghidupan yang layak serta pemerataan penduduk. Jelaslah bahwa pemerintah Belanda telah menyelewangkan politik etis. Usaha-usaha yang dilaksanakan baik edukasi, irigasi dan emigrasi dan kemiskinan rakyat Indonesia dapat memperbaiki jika bangsa Indonesia bebas merdeka dan berdaulat.
Pengaruh Kebijaksanaan Pemerintah Kolonial
Masuknya kekuasaan Barat ke Indonesia telah membawa perubahaan dan bahkan kengoncangan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Perubahan itu meliputi bidang politik, social, ekonomi, dan budaya.
a Bidang Politik
Semenjak awal abad ke-19 pengusaha Belanda mulai mengadakan pembaharuan politik colonial. Pengaruh Belanda makin kuat karena intervensi yang intensif dalam persoalan-persoalan intern negara-negara tradisional. Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah.
Secara administrative para bupati atau penguasa pribumi lainnya adalah pegawai pemerintah Belanda yang ditempatkan dibawah pengawasan pemerintah colonial. Hak-hak yang diberikan oleh adat telah hilang. Pemilikan tanah lungguh atau tanah jabatan dihapus dan diganti dengan gaji.
b Bidang Sosial Ekonomi
Dengan masuknya system ekonomi uang, maka beban rakyat bertambah berat. Sementara itu kesejahteraan hidup semakin merosot sehingga mencapai tingkat kemiskinan yang tinggi mereka tidak memiliki tempat berlindung dan tempat untuk mengatakan keberatan-keberatan yang dirasakan.
c Bidang Kebudayaan
Dalam bidang kebudayaan pengaruh kehidupan Barat di lingkungan tradisional makin meluas. Sementara itu beberapa tradisi di lingkungan penduduk mulai luntur dan hilang. Kuatnya pengaruh barat, menimbulkan kekawatiran bahwa pengaruh kehidupan Barat dapat merusak nilai-nilai kehidupan tradisional.
Bentuk-Bentuk Perlawanan Rakyat dalam Menentang Kolonialisme Barat di Berbagai Daerah
Kebijaksanaan pemerintah colonial di bidang politik pada abad ke-19 semakin intensif dan pengaruhnya semakin kuat. Hal ini menyebabkan runtuhnya penduduk pribumi. Oleh karena itu timbullah berbagai bentuk perlawanan dari rakyat Indonesia.
1 Perlawanan Pattimura (1817)
a Latar Belakang Terjadinya Perlawanan
Maluku termasukdaerah yang paling awal didatangi oleh Belanda yang berhasil memaksakan monopoli perdagangan. Rempah-rempah Maluku hanya boleh dijual kepada Belanda. Maka latar belakangnya adalah sebagai berikut ;
1) Kembalinya pemerintah colonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris.
2) Pemerintah colonial Belanda memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Pada zaman pemerintah Inggris menyerahkan wajib dan kerja wajib (verplichte leverantien, herendiensen) dihapus.
3) Pemerintah colonial Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam yang sudah berlaku di Maluku.
4) Belanda juga mulai menggerakan tenaga dari kepulauan Maluku untuk menjadi serdadu (tentara) Belanda.
b Jalannya Perlawanaan.
Protes rakyat dibawah pimpinan Thomas Matulessi diawali dengan penyerahan daftar keluhan-keluhan kepada Belanda. Pada tanggal 3 mei 1817 kira-kira 100 orang diantaranya Pattimura berkumpul di hutan Walturun dan memutuskan untuk menghancurkan benteng di Saparuna.
Serangan dimulai pada tanggal 15 mei 1817 dengan menyerbu pos Belanda di Parto. Setelah kejadian itu Belanda mengirimkan pasukan yang kuat dari Ambon lengkap dengan persenjataan di bawah pimpinan Mayor Beetjes.
c Akhir perlawanan
Serangan Belanda tersebut, menyebabkan pasukan Pattimura semakin terdesak. Banyak daerah yang jatuh ke tangan belanda. Pattimura sendiri akhirnya tertangkap di Siri Seri yang kemudian di bawa ke Saparuna. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Desember 1817 Pattimura dihukum gantung di depan benteng Victoria Ambon. Sebelum digantung Pattimura bekata ‘’Pattimura-Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi sekali waktu kelak Pattimura-Pattimura muda akan bangkit’’.
2 Perlawanan Kaum Padri (1821-1837)
a Latar Belakang Terjadinya Perlawanaan
Kaum Adat di Minangkabau mempunyai kebiasaan kurang baik yaitu minum-minuman keras, berjudi, dan menyambung ayam. Kaum Padri berusaha menghentikan kebiasaan itu, tetapi Kaum Adat menlaknya maka kemudian terjadilah pertentangan antara kedua golongan tersebut.
Tujuan gerakan Padri adalah untuk membersikan kehidupan agama Islam dari pengaruh pengaruh kebudayaan dan adat istiadat setempat yang dianggap menyalahi ajaran agama Islam. Perang saudara mulai meletus di kota Lawas, kemudian menjalar ke kota-kota seperti Bonjol, Tanah Datatar, Alahan Pajang.
b Jalannya Perlawanan
Musuh kaum Padri selain kaum adat adalah Belanda. Perlawanan mulai tahun 1821. Pasukan Belanda mendirikan benteng pertahanan di Batusangkar diberi nama Fort Van Der Capellen. Tanggal 22 januari 1824 diadakan perjanjian Mosang dengan kaum Padri. Tanggal 15 November 1825 diadakan perjanjian padang. Tahun 1829 daerah kekuasaan Kaum Padri telah meluas sampai ke Batak Mandailing, Tapanuli. Melihat kenyataan ini baik kaum Adat maupun kaum Padri menyadari arti pentingnya pertahanan.
c Akhir Perlawanan
Setelah daerah sekitar Bonjol dapat dikuasai oleh Belanda, serangan ditunjukan langsung ke benteng Bonjol. Belanda memerlukan waktu 2 bulan untuk dapat menduduki benteng Bonjol yang didahului oleh pertempuran yang sengit.
Perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihindarkan lagi. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak setelah itu berakhirlah perang Padri dan daerah Minangkabau dikuasai oleh Belanda.
3 Perlawanan Diponogoro (1825-1830)
Perlawanan rakyat Jawa di bawah pimpinan Diponogoro merupakan pengelompokan terbesar yang dihadapi pemerintah colonial Belanda di Jawa. Adapun sebab terjadinya Perang Diponogoro dapat dibagi menjadi 2 yaitu sebab khusus dan sebab umum.
a Sebab-Sebab Umum
1) Wilayah Mataram semakin dipersempit dan terpecah
2) Masuknya adat Barat ke dalam kraton
3) Belanda ikut campur tangan dalam urusan kraton
4) Hak-hak para bangsawan dan abdi dalem dikurangi
5) Rakyat menderita akibat dibebani berbagai pajak
b Sebab-Sebab khusus
Sebab yang meledakkan perang provokasi yang dilakukan penguasa Belanda
b Jalannya Perlawanan
Pada waktu Belanda menyerang pangeran Diponogoro, beliau lebih menyingkir ke Goa Salorong dan mendirikan markas di tempat itu. Dalam perlawanannya Pangeran Diponogoro dibantu oleh Kyai Nojo, Sentot Prawirodirjo dan didukung oleh kaum ulama sehingga pada tahun 1825 memperoleh kemenangan. Pada tahun 1827 jendral De Cock menerapkan benteng stelsel untuk mempersempit ruang gerak Diponogoro
c Akhir Perlawanan
Belanda mengajak pangeran Diponogoro untu berunding di Magelang, Perundingan ini baru dilaksanakan pada tanggal 28 maret 1830 dalam perundingan ini Pangeran Diponogoro ternyata ditangkap. Dan pada akhirnya Pangeran Diponogoro wafat pada tanggal 3 mei 1885 dalam usia 70 tahun.
4 Perang Jagaraga
a Latar Belakang Terjadinya Perlawanaan
1 Pemerintah colonial Belanda ingin menguasai Bali
2 Pemerintah colonial Belanda ingin menghapuskan hak Tawan Karang yang sudah menjadi tradisi rakyat Bali
b Jalannya Perlawanaan
Pada tahun 1846 Belanda mendaratkan 1700 pasukan di Buleleng sehingga pertempuran tidak dapat dihindari. Menggalang persatuan dengan raja Karangasem, Klungkung, dan Badung sepakat untuk bersatu melawan Belanda. Pos-pos Belanda mulai di serang dan senjata mereka di rampas.
c Akhir Perlawanan
Pada tanggal 19 April 1849 Benteng Jagaraga jatuh ke tanggan Belanda
5 Perang Banjar
a Latar Belakang Terjadinya Perlawanan
1 Belanda memaksa monopoli perdagangan di Kerajaan Banjar
2 Pemerintah colonial Belanda ikut campur urusan kraton
3 Pemerintah colonial Belanda mengumumkan bahwa Kesultanan Banjarmasin akan dihapuskan
b Jalannya Perlawanan
Pangeran Antasari seorang pemimpin perlawanan yang sangat anti Belanda. Pertempuran heat terjadi di salah satu kekuatan Pangeran Antasari, yaitu benteng Gunung Lawak (27 September1859). Pada tanggal 2 Oktober 1861 Kyai Demang menyerahkan diri.
c Akhir Perlawanan
Pada tanggal 3 Februari 1862 Pangeran Hidayat ditangkap dan diasingkan ke Jawa. Pada tanggal 14 Maret 1862 Pangeran Antasari diangkat sebagai pemimpin tertinggi agama. Pangeran Antasari meninggal dunia tanggal 11 Oktober 1862.
6 Perang Aceh(1873-1904)
a Latar Belakang Terjadinya Perlawanaan
1. Aceh adalah Negara merdeka dan kedaulatannya masih diakui penuh oleh negara-negara barat
2. Berdasarkan Traktat Sumatra, 2 November 1871, pihak Belanda oleh Inggris diberi kebebasan memperluas daerah kekuasaannya di Aceh
3. Semakin pentingnya posisiAceh, dengan dibukanya zeus pada tahun 1869
4. Aceh menolak mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas kesultanan Aceh
b Jalannya Perlawanaan
Penyerangan pertama terhadap Aceh dipimpin oleh Jendral Kohrel, pejuang Aceh bertahan di Masjid Raya Aceh. Jendral PCL mengadakan penyerangan gencar kedaerah-daerah dan dalam pertempuran di Tungga Jendral PCL tewas. Siasat adu domba dimanfaatkan oleh Teungku Umar debgan menyerahkan diri dan mau bekerja sama dengan Belanda.
Sebelumnya ia mengadakan penyelidikan terhadap masyarakat Aceh dengan menyamar sebagai ulama dengan nama samara Abdul Gafar.
c Akhir Perlawanan
Pada tanggal 26 November 1902, Belanda berhasil menemukan persembunyian rombongan Sultan dan menawan Sultan Mihamad Daud Syah pada tahun 1903. Pada tahun 1891 Teungku Cit Di Tiro meninggal dan digantikan putranya, yaitu Teungku Mak Amin Di Tiro.
0 komentar:
Posting Komentar